Ilustrasi rumah MBR Griya Tambak Rel. (pic:Ist)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menargetkan pembangunan 250 unit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tersebar di sejumlah wilayah Kecamatan Tenggarong dan Tenggarong Seberang.

Komitmen ini guna mendukung program strategis pemerintah pusat dengan penyediaan tiga juta rumah layak huni yang diperuntukkan bagi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.

Kepala Bidang Sertifikasi, Klasifikasi, Kualifikasi, dan Registrasi Disperkim Kukar, Darma Gumawang, menyampaikan bahwa target tersebut merupakan agenda rutin tahunan pemerintah daerah.

Meski dihadapkan pada dinamika ekonomi daerah, pihaknya tetap yakin realisasi pembangunan dapat tercapai.

“Setiap tahun target kami berkisar antara 200 hingga 250 unit rumah. Dengan dukungan dan kerja sama para pengembang, kami yakin target 2026 bisa terpenuhi,” ujar Darma, saat diwawancarai Jumat (16/01/2026).

Darma mengatakan sejumlah pengembang perumahan lokal telah menyatakan kesiapan untuk terlibat, di antaranya Griya Tambak Rel (GTR), Sumanis Idaman, dan Dinar Mas.

“Untuk lokasi pembangunan direncanakan tersebar di wilayah Kecamatan Tenggarong serta Tenggarong Seberang,” katanya.

Berkaitan upaya meningkatkan minat masyarakat, Darma menyebut Pemkab Kukar juga memberikan dukungan berupa penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU), seperti jalan lingkungan, sistem drainase, dan penerangan jalan umum.

“Dukungan infrastruktur dasar ini diharapkan mampu menarik minat masyarakat untuk memiliki rumah MBR yang layak dan nyaman,” jelasnya.

Namun demikian, Darma mengakui terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program tersebut, terutama terkait kenaikan harga material bangunan.

Ia menilai kondisi tersebut cukup memberatkan pengembang, sementara harga jual rumah subsidi masih ditetapkan sebesar Rp182 juta.

Selain itu kenaikan harga material juga menjadi faktor tantangan utama dalam menjaga harga rumah MBR tetap terjangkau.

Atas hal itu jumlah pembangunan Darma mengatakan akan tetap disesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah. Namun pihaknya memastikan pembangunan guna rumah yang aman, nyaman dan layak akan di upayakan.

“Kendala itu telah kami sampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi, karena penetapan harga rumah subsidi merupakan kewenangan pusat,” pungkas Darma. (Tan)